Diduga Pihak BANK BTPN Parepare, Melanggar Pasal 1365

Pinrang, sulselutusanindo.com , oknum pengacara yang gagal menangani kasus Perbankan, salah satu rumah milik Agus yang berada di jalan Kandea kelurahan Penrang, , Kecamatan watangsawitto Kabupaten Pinrang, akhirnya dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pinrang Namun proses eksekusi tersebut terjadi, Rabu (16/22022).


Keluarga Agus menceritakan, sebelumnya ia memang berhutang pada salah satu perbankan, namun karena satu dan lain hal terjadi kendala dalam pelunasan hutang tersebut sehingga kemudian oleh pihak bank BTPN Melelang rumahnya tanpa ada kesepakatan, dijual dengan cara lelang. Akan tetapi menurut Agus, harga lelang terhadap rumahnya dinilai terlalu rendah, padahal Agus Masi sanggup membayar kreditnya, Pasalnya berdasarkan Surat Pernyataan kesanggupan bayar kreditnya hasil taksiran harga ideal, rumahnya dengan bangunan dua lantai dan luas tanah 120 meter persegi itu taksiran harga pasaran sekitar 450 juta, namun oleh pihak bank hanya dilelang 199 juta.

“Limit lelang terlalu kecil, taksiran harga 450 juta, tapi Bank BTPN Parepare melelang dengan harga 199 juta sedangkan pelunasan pinjaman kredit yang harus dilunasi sekitar 120 juta Agus berkata meskipun rumah sudah dieksekusi tetap upaya hukum terus berjalan. Bank BTPN Parepare harus bertanggung jawab,” kata agus.

Ditambahkan oleh Habibi, ketua Lembaga Aliansi Indonesia TRC-BPAN SulSel menilai, ada indikasi ketidakadilan dalam proses eksekusi rumah milik Agus ini. Sebab yang bersangkutan sedang berusaha melunasi kreditnya, dan beritikad baik , akan tetapi Pengadilan Negeri Pinrang tetap melakukan eksekusi atas dasar permintaan pemenang lelang.

Selain nilai lelang yang tidak sebanding dengan harga ideal, hal lain yang dianggap kurang fair adalah pada proses tahapan lelang. Seharusnya lelang dilakukan secara terbuka dan berkordinasi sama pihak pemerintah setempat, akan tetapi pihak BANK BTPN Pare menutupi karena tidak melakukan kordinasi dan mediasi kepada pemerintah pada saat acara pelelangan , penjualan tanah bangunan milik saudara AGUS, harus dan mesti diketahui oleh pemerintah setempat,
Bahwa pihak Bank BTPN membalik nama kepemilikan tanpa ada kesepakatan oleh debitur dan tanpa mediasi dari pemerintah setempat.


Pihak Bank BTPN diduga melanggar aturan pasal.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut
Selain itu, setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.
Berdasarkan uraian tersebut, gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan, karena kreditur sebagai penjual, baik karena kesalahan atau kelalaiannya, membuat objek jaminan telah terjual di bawah nilai limit.. kata Habibi BJ